Sekda: Jangan Persulit Warga Urus Administrasi di Disdukcapil

15 Jul 2021, 14:39:41 WIB Seputar Palembang
Sekda: Jangan Persulit Warga Urus Administrasi di Disdukcapil

Palembang- Dalam kondisi Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, Pemerintah Kota Palembang memastikan agar pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Palembang tak mengalami hambatan. Termasuk, bagi warga yang ingin mengurus adminduk tak diwajibkan untuk membawa surat vaksinasi atau sertifikat vaksin.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, pihaknya mengharapkan instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dapat pro aktif dalam membantu masyarakat yang butuh akan kelengkapan administrasi kependudukan di masa PPKM Mikro ini.

"Jangan mempersulit masyarakat, bila memang kelengkapan suratnya ada tolong dibantu untuk diurus proses pembuatan adminduknya," ujar Dewa, Kamis (15/7/2021).

Baca Lainnya :

Selain itu, dengan keterbatasan mobilitas masyarakat saat ini Dukcapil bisa mengambil langkah jemput bola kepada warga-warga yang memiliki keperluan pengurusan adminduk.

"Dukcapil jangan menunggu silakan jemput bola ke masyarakat," katanya.

Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Dukcapil Kota Palembang, tertulis bahwa pelayanan administrasi kependudukan selama PPKM Mikro sesuai arahan dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 Juli lalu menyatakan semua kegiatan untuk kontak fisik baik di Kantor di Kantor Dukcapil Kota Palembang dan 9 UPTD di wilayah kerja Dukcapil Palembang dilakukan secara online.

"Ya untuk pelayanan kontak fisik sesuai arahan Dirjen maka ditunda sementara dan diutamakan melalui online di nomor WA petugas sesuai zona yang telah dibagi," kata Kepala Dukcapil Palembang, Dewi Isnaini.

Dewi mengatakan, saat ini untuk pelayanan perekaman E-KTP yang terpaksa ditunda lantaran untuk proses ini ada kontak fisik yang memang menjadi prosedur perekaman.Sementara untuk layanan perbaikan elemen KTP, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya bisa melalui online yang sejak lama telah dijalankan.

"Hanya untuk keadaan mendesak seperti pengurusan konsolidasi BPJS Kesehatan atau sakit akan dibantu petugas langsung. Kantor layanan tidak ditutup hanya layanan kontak fisik saja yang ditiadakan," katanya.